Dalam hal ini, Presiden Lebanon Michel Sleiman mengutuk ancaman Israel baru-baru ini terhadap negaranya dan menilainya sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional. Sleiman mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis (30/1) bahwa ancaman Tel Aviv rezim juga melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1701 yang mengakhiri perang 33 hari antara gerakan perlawanan Lebanon (Hizbullah) dan Tel Aviv.
"Ancaman Israel jelas melanggar Resolusi 1701 pada tingkat politik dan internasional, di samping prinsip-prinsip hak asasi manusia," tambah Sleiman.
Statemen Sleiman ini muncul setelah komandan angkatan udara Israel, Mayor Jenderal Amir Eshel mengancam akan menargetkan daerah pemukiman Lebanon. Eshel menuduh gerakan perlawanan Lebanon (Hizbullah) membangun pangkalan di daerah-daerah tersebut dan menggunakan warga sipil sebagai perisai manusia.
Sleiman menyatakan bahwa ancaman tersebut akan menciptakan instabilitas di tengah masyarakat. Presiden Lebanon juga mendesak masyarakat internasional dan PBB untuk menangani masalah ini. Tel Aviv telah berulang kali mengancam menyerang Lebanon sejak berakhirnya perang 33 hari pada tahun 2006.
Bulan lalu, Panglima militer Lebanon, Jenderal Jean Qahwaji mengatakan militer akan mereaksi setiap agresi Israel. Dia menambahkan bahwa militer telah berkomitmen untuk mengimplementasikan semua resolusi Dewan Keamanan PBB khususnya resolusi 1701.
Pesawat-pesawat tempur Israel melanggar wilayah udara Lebanon hampir setiap hari dan Tel Aviv mengklaim penerbangan tersebut dimaksudkan untuk pengawasan serta penjagaan.
Pemerintah Lebanon, Hizbullah dan Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL) telah berulang kali mengutuk pelanggaran zona udara Beirut oleh Tel Aviv dan menilainya sebagai pelanggaran nyata terhadap Resolusi PBB 1701 dan kedaulatan Lebanon
Sementara itu, Rezim Zionis Israel dalam koridor kebijakan haus perang dan ketamakannya untuk mencaplok lebih besar Timur Tengah terus meningkatkan petualangan dan ancamannya kepada negara kawasan. Dalam hal ini, jet-jet tempur Tel Aviv dalam beberapa hari terakhir semakin gencar melanggar zona udara Beirut.
Ulah Tel Aviv ini jelas-jelas melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB no 1701 yang melarang Israel melanggar wilayah Lebanon serta tindakan provokatif terhadap negara ini. Tindakan Israel ini menunjukkan bahwa kerakusan rezim ilegal tersebut terhadap Lebanon tidak pernah habis dan Tel Aviv terus mencari kesempatan untuk memperluas penjajahannya terhadap Beirut.
Di sisi lain, eskalasi pelanggaran Israel terjadi di saat Lebanon dalam beberapa bulan lalu mengalami kevakuman politik dan kabinet baru belum juga terbentuk akibat sabotase kubu 14 Maret yang pro Barat. Tak hanya itu, kini Beirut dihadapkan pada konspirasi baru yang dilancarkan oleh negara-negara Barat pendukung Israel sehingga fenomena aksi terorisme mulai marak di negara ini khususnya aksi teror yang ditebar oleh kelompok Takfiri.
Pasca pengunduran diri Najib Mikati dari posisi Perdana Menteri pada Maret 2013, Tammam Salam ditunjuk parlemen pada 6 April 2013 untuk membentuk kabinet baru, namun akibat friksi internal sampai saat ini ia belum juga mampu membentuk pemerintahan.
Bagaimana pun juga tidak adanya koordinasi dan persatuan politik di Lebanon sama halnya dengan peluang bagi Israel untuk menindaklanjuti ambisi busuknya terhadap negara ini. Menurut prediksi rezim ilegal ini, Tel Aviv, kondisi seperti ini merupakan peluang paling tepat untuk memajukan ambisinya.
Patut dicatat bahwa eskalasi ancaman dan pelanggaran terhadap Lebanon juga menjadi parameter bagi Israel untuk menyaksikan reaksi bangsa Lebanon. Sementara itu, reaksi tegas petinggi Lebanon terhadap kebijakan arogan Israel dan dukungan pasti mereka terhadap muqawama anti Zionis serta keberlanjutannya merupakan salah satu pilar pertahanan Lebanon di samping militer. Hal ini juga merupakan pesan bahwa bangsa Lebanon dengan teliti mengawasi konspirasi Israel dan pendukungnya.
(*IRIB)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar